Sistem Informasi Kualitas Lingkungan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat merupakan satu peluang dalam menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, dan dalam volume yang besar kepada masyarakat. Penggunaan media elektronik merupakan sarana yang efektif dalam pendistribusian informasi, sejauh informasi tersebut tersedia dan dapat diakses secara daring/ online.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanatkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. 
Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Dalam perkembangannya secara bertahap, provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah semakin meningkat jumlahnya. Data lingkungan dalam kurun waktu satu tahun kalender telah termuat dalam Status Lingkungan Hidup Daerah. Publikasi secara cepat dan luas, dan juga pertukaran data, memerlukan rekayasa perangkat lunak dan jaringan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, dirasa sangat mendesak untuk dibangun Sistem Informasi Kualitas Lingkungan mulai dari kabupaten/kota dan provinsi.

Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan memerlukan infrastruktur jaringan internet agar dapat diakses secara daring (online) oleh masyarakat luas. Isi Sistem Informasi Lingkungan Hidup tentunya dapat dilengkapi dengan informasi-informasi lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya. Dengan melengkapi informasi tersebut dan dengan terbangunnya sistem jaringan, secara langsung pemerintah kabupaten/kota telah mewujudkan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan dan juga telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kata kata mutiara