SPM BIDANG LH

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tujuan dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain :

  1. Meningkatkan pemahaman yang holistik/menyeluruh dan terpadu dalam penerapan dan pencapaian SPM.
  2. Menyamakan pemahaman tentang definisi operasional indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, dan target nasional.
  3. Membangun komitmen dan tindak lanjut untuk penerapan dan pencapaian SPM.
  4. Menyediakan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.
  5. Membangun dasar dalam penentuan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
  6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan.

Jenis Pelayanan yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

  1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
  2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
  3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa.
  4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.